“MEMBANGUN LEMBAGA DAN MENATA PERAN STRATEGIS KADER MENUJU LEMBAGA YANG PROFESIONAL”

Sebuah gerakan mahasiswa tidak akan lahir dalam situasi vakum. Dinamisasi merupakan syarat yang tak bisa dihindarkan ketika mahasiswa menuntut kembali peran politiknya dalam interaksi politik nasional. Relevansi mempertanyakan peran mahasiswa Indonesia memang tepat pada waktunya, saat depolitisasi hampir mencapai titik jenuh. Situasi yang berubah ditandai menaiknya tuntutan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia mempercepat pergeseran-pergeseran kekuasaan di tingkat elit serta mempertinggi kesadaran rakyat pada umumnya tentang what's going on in this country. Didalam memahami keadaan/konteks kemahasiswaan dalam perjalanannya, tentunya sangat banyak hal atau keragaman yang membuat lembaga kemahasiswaan mengalami pasang-surut dalam perkembangannya. Oleh karena itu, pergolakkan kemahasiswaan dapat berimplikasi pembaharuan/perubahan dalam menentukan maju-mundurnya suatu bangsa maupun perguruan tinggi yang bersangkutan. Jikalau kita mengamati perkembangan kemahasiswaan terkhususnya Lembaga Kemahasiswaan di Indonesia, maka ada berbagai hal yang harus menjadi perhatian dan perenungan kita bersama sampai saat ini. Pergerakan kemahasiswaan sangat membantu dan menolong dalam menentukanan jati diri bangsa Indonesia. Namun akibat pergerakan mahasiswa yang lebih sering memainkan fungsinya sebagai Student Government, menyebabkan pemerintah mengambil kebijakkan-kebijakan dalam rangka membungkam suara mahasiswa. Hal ini melalui SK mendikbud No. 156/U/1978, mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), melalui Badan Koordinasi Kehidupan kampus (BKK), hal ini menyebabkan Lembaga Kemahasiswaan terkungkung dalam kampus dan tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam masyarakat.  Dalam pengembangan akademik, Lembaga Kemahasiswaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengontrol pelaksanaan PBM baik dalam Fakultas maupun Universitas. Hal ini di perjelas dalam KUKM pasal 6 terkhususnya mengenai peran Lembaga Kemahasiswaan dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Akibat hal tersebut diatas, UKSW  memberi tempat kepada pimpinan mahasiswa untuk menjadi  Senator Fakultas maupun Universitas. Namun akibat kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi Lembaga Kemahasiswaan, maka para pimpinan LK tidak memainkan fungsi dan perannya dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Terutama untuk tingkat Fakultas, Lembaga Kemahasiswaan lebih berorientasi pada program maupun kegiatannya dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa. Oleh karena itu, BPMU memberikan perhatian pada akademik dalam bentuk langkah-langkah  melalui :

(1). Penataan metode pengontrolan dan metode evaluasi yang efektif dalam bidang akademik.

(2). Peningkatan peran Lembaga Kemahasiswaan sebagai wadah tempat mahasiswa melakukan pembelaan dalam bidang akademik

(3). LK harus melakukan kajian-kajian yang bersifat memperkaya mutu akademik. (4). Peninjauan ulang metode-metode pperekrutan dosen di masing-masing Falkutas

Lembaga Kemahasiswaan di dirikan sebagai wadah tempat mahasiswa mengaktualisasikan dirinya dan sebagai wadah untuk membina persekutuan dan membangun persekutuan tingkat tinggi. Oleh karena itu, Lembaga Kemahasiswaan pada awal di dirikan sudah diberikan porsi yang sangat besar dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa. Lembaga Kemahasiswaan merupakan bagian yang Tipikal (sangat penting), yang mempunyai tujuan membantu Universitas pencapaian visi dan misi Universitas.